HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA

-


Sebagai warga negara tentu saja kita mempunyai hak yang kita harus kita dapatkan dari negara kita dan sebagai warga negara juga kita pasti punya kewajiban yang wajib kita penuhi dan patuhi kepada negara.
hak dan kewajiban ini harus kita dapatkan dan kita patuhi sebagai WARGA NEGARA INDONESIA.

HAK WARGA NEGARA INDONESIA

contoh contoh pasal dalam UUD 1945 mengenai Hak Warga Negara Indonesia

Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 : "Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam undang undang."

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 : "Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum. Tidak ada warga negara yang memiliki afiliasi berbeda terhadap hukum yang berlaku. Hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali."

 Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 : "Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan.Warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. Secara spesifik, syarat tentang pekerjaan ini diatur dalam undang-undang tenaga kerja."

 saya akan membahas dari contoh hak warga negara yang pertama yaitu Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945. di pasal itu dan ayat itu dikatakan bahwa semua warga negara indonesia memiliki hak yang sama untuk mejadi kepala negara dan wakil kepala negara indonesia tanpa terkecuali. dan tetapi ada peraturan peraturan yang wajib di patuhi oleh si calon wakil kepala negara terlebih dahulu dan itu termasuk dalam kewajiban. dan dalam contoh ini,sudah termasuk ke dalam hak maupun kewajiban yang harus diemban oleh Warga Negara Indonesia .



KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDOENSIA

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya,kewajiban warga negara adalah sesuatu hal yang harus 9wajib) dikerjakan oleh warga negaranya itu sendiri. seperti contohnya hukum hukum yang berlaku di sebuah negara. maka warga negara nya harus mematuhi hukum yang berlaku. jika tidak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku maka bisa di kenakan tindak pidana dan masuk ke penjara. seperti contohnya Warga Negara Indonesia wajib membayar pajak dan wajib melaporkannya ke kantor pajak sesuai dengan cabang tempat tinggalnya (Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945). itu merupakan salah satu contoh pasal mengenai kewajiban warga negara. masih banyak lagi pasal pasal yang mengatur tentang kewajiban warga Negara Indonesia yng lain seperti HAM,mengikuti pendidikan dasar,usaha pertahanan dan keamanan negara,Dll.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

AIESEC !!!

-
Image
 AIESEC ? APA ITU ? AIESEC adalah sebuah organisasi kepemudaan terbesar di dunia. AIESEC merupakan wadah untuk anak muda mengimprove skill leadership mereka. selain itu,AIESEC sudah ada di 127 negara di seluruh dunia. di indonesia sendiri AIESEC ada di 20 Universitas besar di Indonesia. dan AIESEC ini fokus kepada pemberdayaan anak muda dan kepada isu-isu global yang ada seperti kelaparan,pendidikan yang belum merata,perubahan iklim,dll. AIESEC sendiri merupakan singkatan dari bahasa Perancis yaitu Assotiation Internationale des Etudiants es Sciences Economiques yang artinya (bhs inggris : International Assotiation of Students Economic and Commercial Sciences). AIESEC is Based on SDG's. AND WHAT IS SDGS !? SDGS adalah singkatan dari Sustainable Development Goals :) dan sebenernya apa sih itu? nah,itu adalah sebuah program yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk menyelesaikan isu isu global yang sedang dihadapi sekarang ini. sudah ada 184 neg...
Read more

HUKUM SEBAGAI PERUBAHAN SOSIAL

-
Image
perubahan pertama yaitu akan terjadinya perubahan sosialdengan kata lain hukum akan tertinggal dengan perubahan hukum yang terjadi. dalam hal ini hukum dilihat sebagai hal alat yang memperlihatkan stabilitas atau sebagai alat kontrol sosial. contohnya dapat dikemukakan hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan setelah indonesia meredeka dalam perngerjaannya akan berubah beberapa hal karena beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa mengubah ketentuan formal nya perubahan ini akan disebut sebagai perubahan penerapan.  perubahan bentuk kedua akan merubah struktur sosial atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat social engineering yang akan disebut sebagai "pembaharuan hukum".  baik perubahan hukum yang disebut sebagai alat kontrol sosial atau social engineering erjadi dimanapun termasuk di indonesia terjadi kedua bentuk perubahan itu terjadi,kedua bentuk proses itu mema...
Read more

TEORI STRUKTUR

-
Image
 Teori Fungsional Struktural / Structural Function Theory Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur social dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini ( fungsional – structural ) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-strukt...
Read more