TERORISME DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

-

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.4 Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.5
Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam hal perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembuatan Undang-undang ini agar membuat pelaku teror ini menjadi jera dan mendapatkan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya tentunya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Agama Islam jelas mengajarkan moderasi. Dalam Islam juga diajarkan, “Tuhan menginginkan kemudahan bagi manusia, bukan kesulitan, mengajarkan rahmat dan salam, bukan teror dan perang. Maka dari itu Islam sangat mendukung tindakan pemerintah Negara Republik Indonesia yang menginstruksikan kepada Polri dan TNI untuk meningkatkan keseriusan dalam upaya menumpas para teroris tersebut.

Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (Penal Policy). Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana Mengusahakan atau merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, diantaranya dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang.


https://alfawwaz.wordpress.com/2011/02/18/kasus-hukum-teroris-berkaitan-dengan-sosiologi-hukum/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

AIESEC !!!

-
Image
 AIESEC ? APA ITU ? AIESEC adalah sebuah organisasi kepemudaan terbesar di dunia. AIESEC merupakan wadah untuk anak muda mengimprove skill leadership mereka. selain itu,AIESEC sudah ada di 127 negara di seluruh dunia. di indonesia sendiri AIESEC ada di 20 Universitas besar di Indonesia. dan AIESEC ini fokus kepada pemberdayaan anak muda dan kepada isu-isu global yang ada seperti kelaparan,pendidikan yang belum merata,perubahan iklim,dll. AIESEC sendiri merupakan singkatan dari bahasa Perancis yaitu Assotiation Internationale des Etudiants es Sciences Economiques yang artinya (bhs inggris : International Assotiation of Students Economic and Commercial Sciences). AIESEC is Based on SDG's. AND WHAT IS SDGS !? SDGS adalah singkatan dari Sustainable Development Goals :) dan sebenernya apa sih itu? nah,itu adalah sebuah program yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk menyelesaikan isu isu global yang sedang dihadapi sekarang ini. sudah ada 184 neg...
Read more

HUKUM SEBAGAI PERUBAHAN SOSIAL

-
Image
perubahan pertama yaitu akan terjadinya perubahan sosialdengan kata lain hukum akan tertinggal dengan perubahan hukum yang terjadi. dalam hal ini hukum dilihat sebagai hal alat yang memperlihatkan stabilitas atau sebagai alat kontrol sosial. contohnya dapat dikemukakan hukum warisan kolonial yang tetap diberlakukan setelah indonesia meredeka dalam perngerjaannya akan berubah beberapa hal karena beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa mengubah ketentuan formal nya perubahan ini akan disebut sebagai perubahan penerapan.  perubahan bentuk kedua akan merubah struktur sosial atau dengan kata lain perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum. dalam hal ini hukum dapat dilihat sebagai alat social engineering yang akan disebut sebagai "pembaharuan hukum".  baik perubahan hukum yang disebut sebagai alat kontrol sosial atau social engineering erjadi dimanapun termasuk di indonesia terjadi kedua bentuk perubahan itu terjadi,kedua bentuk proses itu mema...
Read more

TEORI STRUKTUR

-
Image
 Teori Fungsional Struktural / Structural Function Theory Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur social dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini ( fungsional – structural ) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-strukt...
Read more